Perpres RI Nomor 87 Tahun Ini Tentang Satuan tugas sapu bersih Pungutan liar

Perpres RI Nomor 87 Tahun Ini Tentang Satuan tugas sapu bersih Pungutan liar | Referensi terbaru di 2017 via web Guru Sekolah. Rekomendasi konten lengkap terbaik. - Guru Sekolah. Artikel ini di beri judul Perpres RI Nomor 87 Tahun Ini Tentang Satuan tugas sapu bersih Pungutan liar. Konten ini untuk anda pembaca setia https://gurusekolah-id.blogspot.com/. Bagikan juga postingan Perpres RI Nomor 87 Tahun Ini Tentang Satuan tugas sapu bersih Pungutan liar terbaru ini ke media kalian. Supaya blog seputar Guru Sekolah dan website terkait serta kamu mendapat manfaat dari info ulasan Guru Sekolah di 2017 ini. Langsung saja baca dan simak mengenai Perpres RI Nomor 87 Tahun Ini Tentang Satuan tugas sapu bersih Pungutan liar di bawah ini dari situs web Guru Sekolah.

Sahabat guru indonesia dimana saja kamu berada. Pada posting di artikel ini admin akan mempublikasikan informasi terbaru bagi atau bisa juga dikatakan untuk diperhatikan oleh pihak sekolah agar tak di lakukan pungutan liar. Adapun info yng admin tulis ini didasari Aturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun Ini Tentang Satuan tugas sapu bersih Pungutan liar, sedangkan mengenai kapan berlaku aturan yang telah di sebutkan merupakan diberlakukan pada tanggal 21 OktoberTahun Ini. Jelasnya berikut admin tuliskan secara lengkap isi yng tertuang dalam Perpres RI Nomor 87 Tahun Ini Tentang Satuan tugas sapu bersih Pungutan liar. Selamat membaca

gambar Perpres RI Nomor 87 Tahun Ini Tentang Satuan tugas sapu bersih Pungutan liar

Adapun pada pasal 1 dijelaskan perihal: Yang dengannya Aturan Presiden ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yng selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Satgas Saber Pungli memiliki tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif serta efisien yang dengannya mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, serta sarana prasarana, baik yng berada di kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Satgas Saber Pungli menyelenggarakan fungsi:

intelijen;
pencegahan;
penindakan; serta
yustisi.
Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas serta fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta Pasal 3, Satgas Saber Pungli memiliki wewenang:

membangun system pencegahan serta pemberantasan pungutan liar;
melakukan pengumpulan data serta berita dari kementerian/lembaga serta pihak lain yng terkait yang dengannya mempergunakan teknologi berita;
mengoordinasikan, merencanakan, serta melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar;
melakukan operasi tangkap tangan;
memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah bagi atau bisa juga dikatakan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai yang dengannya ketentuan aturan perundang-undangan;
memberikan rekomendasi pembentukan serta pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan
kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah; serta
melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Pasal 5

Susunan organisasi Satgas Saber Pungli terdiri atas:

Pengendali/Penanggung jawab : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, serta Keamanan
Ketua Pelaksana : Inspektur Pengawasan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia
Wakil Ketua Pelaksana I : Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Wakil Ketua Pelaksana II : Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan
Sekretaris : Staf Ahli di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, serta Keamanan
Anggota terdiri dari unsur :
1 Kepolisian Negara Republik Indonesia
2 Kejaksaan Agung
3 Kementerian Dalam Negeri
4 Kementerian Hukum serta Hak Asasi Kita-kita
5 Pusat Pelaporan serta Analisis Transaksi Keuangan
6 Ombudsman Republik Indonesia
7 Badan Intelijen Negara
8 Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia

Pasal 6

Bagi atau bisa juga dikatakan untuk melaksanakan tugas Satgas Saber Pungli, Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli bisa mengangkat kelompok ahli serta kelompok kerja sesuai kebutuhan.

Kelompok ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur akademisi, tokoh masyarakat, serta unsur lain yng memiliki keahlian pada bagian pemberantasan pungutan liar.

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri serta unsur¬unsur kementerian/lembaga.

Pasal 7

Bagi atau bisa juga dikatakan untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibentuk sekretariat yng memiliki tugas memberikan dukungan teknis serta administrasi. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada satu dari sekian banyaknya unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, serta Keamanan.

Pasal 8

Kementerian/lembaga serta pemerintah daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar di lingkungan kerja masing-masing.
Dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar, kementerian/ lembaga serta pemerintah daerah membentuk unit pemberantasan pungutan liar.
Unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada satuan pengawas internal ataupun unit kerja lain di lingkungan kerja masing-masing.
Pembentukan unit pemberantasan pungutan liar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasari rekomendasi Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f.
Unit pemberantasan pungutan liar yng berada pada masing-masing kementerian/lembaga serta pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi yang dengannya Satgas Saber Pungli.

Pasal 9

Pengendali/Penanggung jawab Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membuat laporan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli kepada Presiden paling tidak banyak 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan ataupun sewaktu-waktu andai diharapkan.

Pasal 10

Ketua Pelaksana serta Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam pelaksanaan operasi tangkap tangan. Ketua Pelaksana serta Wakil Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 serta kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengendali/ Penanggung jawab Satgas Saber Pungli secara berjenjang.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, serta tata kerja kelompok ahli, kelompok kerja, serta sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta Pasal 7 diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, serta Keamanan.

Pasal 12

Masyarakat bisa berperan dan dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung ataupun tak langsung melalui media elektronik ataupun non elektronik.

Peran dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dalam bentuk pemberian berita, pengaduan, pelaporan, serta/ataupun bentuk lain sesuai ketentuan aturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tips peran dan masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, serta Keamanan.

Pasal 13

Segala biaya yng diharapkan bagi pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui Anggaran Belanja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, serta Keamanan.

Pasal 14

Aturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Aturan Presiden ini yang dengannya penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Demikian info terkait Perpres RI Nomor 87 Tahun Ini Tentang Satuan tugas sapu bersih Pungutan liar. Selanjutnya lihat RAGAM ataupun Semisal PUNGUTAN DI SEKOLAH-SEKOLAH Yng Tak diperbolehkan

sumber: http://setkab.go.id/

Ads By Google

Postingan terkait:

Sumber Rujukan Dan Gambar : http://www.guru-id.com/2016/11/perpres-ri-nomor-87-tahun-2016-tentang.html