UN Tahun Ini tidak Jadi Dihapus Benarkah?

UN Tahun Ini tidak Jadi Dihapus Benarkah? | Referensi terbaru di 2017 via web Guru Sekolah. Rekomendasi konten lengkap terbaik. - Guru Sekolah. Artikel ini di beri judul UN Tahun Ini tidak Jadi Dihapus Benarkah?. Konten ini untuk anda pembaca setia https://gurusekolah-id.blogspot.com/. Bagikan juga postingan UN Tahun Ini tidak Jadi Dihapus Benarkah? terbaru ini ke media kalian. Supaya blog seputar Guru Sekolah dan website terkait serta kamu mendapat manfaat dari info ulasan Guru Sekolah di 2017 ini. Langsung saja baca dan simak mengenai UN Tahun Ini tidak Jadi Dihapus Benarkah? di bawah ini dari situs web Guru Sekolah.

Usulan moratorium Ujian Nasional (UN) akhirnya kandas. Dalam sidang kabinet paripurna yng digelar siang ini di kantor Presiden, pemerintah meminta usulan moratorium yang telah di sebutkan dikaji ulang. "Ya, hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang," kata Wakil Presiden Jufus Kllah di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (7/12).

JK menjelaskan, UN masih dibutuhkan negara bagi atau bisa juga dikatakan untuk menaikan mutu pendidikan serta pula pemerataan pendidikan di setiap daerah di Indonesia. UN bisa menjadi acuan bagi pemerintah bagi atau bisa juga dikatakan untuk menaikan kemampuan para siswa di seluruh Indonesia. "Oya itu, masih dibutuhkan. Butuh usaha keras untuk meningkatkan mutu termasuk pemerataannya dan segala macam upaya di situ dan evaluasinya. Tanpa ujian nasional bagaimana bisa mendorong bahwa kita pada tingkat berapa, dan apa acuannya untuk mengetahui bahwa dari ini kemudian nanti tanpa ujian nasional," katanya.

Jk mengatakan, pemerintah meminta di lakukan kajian serta evaluasi menjadikan ujian nasional bisa lebih efektif. Pendapat dari JK, ujian nasional masih diterapkan di hampir seluruh negara di ASIA. Tanpa diterapkannya ujian nasional, maka akan memberi pengaruh daya saing generasi muda era ini. "Di ASEAN semuanya Cina, India, Korea, cuma Jepang saja hanya ujian masuk perguruan tinggi, yang lainnya ujian nasional semua dengan ketat. Tanpa ujian nasional daya saing kita akan semangat anak-anak belajar itu berkurang. Jadi usulan tadi tidak diterima, tapi disuruh kaji dan secara perbandingan lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutu," ungkapnya.

Sebelumnya Menteri Pendidikan serta Kebudayaan Muhadjir Effendy memberikan, pemerintah secara rutin melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah negeri bagi atau bisa juga dikatakan untuk mencari tahu penyebab dari masih rendahnya kualitas sekolah serta murid-murid yng diperoleh sekolah yang telah di sebutkan. Kegiatan yang telah di sebutkan menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 500 miliar setiap tahun demi menghasilkan peta kelemahan kualitas dari system pendidikan nasional.

"Kita jangan terus menerus memetakan dengan anggaran sebesar Rp 500 miliar setiap tahun. Setengah triliun rupiah untuk memetakan terus, tetapi kita tidak pernah membenahinya secara sistemik," ujar dia lagi. Sebaiknya, kata Muhadjir, dana yang telah di sebutkan dialokasikan bagi atau bisa juga dikatakan untuk membenahi sekolah serta bangunan sekolah di seluruh Indonesia, menjadikan tidak terlaksana pemborosan anggaran negara bagi atau bisa juga dikatakan untuk kegiatan yng tidak produktif. Pendapat dari dia, malahan dana yang telah di sebutkan mampu dialokasikan pada kegiatan peningkatan kualitas dalam pembuatan soal-soal ujian.

Malah sebetulnya, ujarnya lagi, dana yang telah di sebutkan mampu disimpan bagi atau bisa juga dikatakan untuk kegiatan produktif lain-lainnya. Sementara dana bagi atau bisa juga dikatakan untuk pembuatan soal, mampu diperoleh dari dana daerah yng selama ini diperuntukkan bagi para guru yng bekerja membuat soal-soal ujian.

Bagaimana Tanggapan Mendikbud?

Sementara itu. Pendapat dari Menteri Pendidikan serta Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan usulan moratorium Ujian Nasional (UN) dalam rapat dibatasi (ratas) yng digelar pada Rabu (7/12). "Dalam Rapat kabinet paripurna tadi belum diputuskan," kata dia di Jakarta.

Muhadjir menyebut, ratas yang telah di sebutkan pula belum memutuskan apakah UN akan tetap terselenggara pada Tahun Ini ataupun tidak. Menjadikan, dia belum mampu memutuskan kapan pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) ataupun evalusi alternatif UN terlaksana. Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu meminta, seluruh pihak bersabar. Kendati, dia tidak menampik tidak sedikit orang tua murid yng was-was lantaran menyangkut persiapan UN bagi atau bisa juga dikatakan untuk anaknya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan, pemerintah masih mengkaji usulan moratorium UN. "Ya, hasilnya usulan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang," kata Wakil Presiden Jufus Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (7/12). Wapres beralasan, UN masih dibutuhkan negara bagi atau bisa juga dikatakan untuk menaikan mutu pendidikan. JK menilai, UN bisa menjadi acuan bagi pemerintah bagi atau bisa juga dikatakan untuk menaikan kemampuan para siswa di seluruh Indonesia.

sumber: http://ainamulyana.blogspot.co.id/2016/12/usulan-moratorium-un-ditolak-alias.html

Ads By Google

Postingan terkait:

Sumber Rujukan Dan Gambar : http://www.guru-id.com/2016/12/un-2017-tidak-jadi-dihapus-benarkah.html